Israel Tuntut Sekjen PBB Mundur Imbas Komentar Soal Hamas

 

Duta Besar Israel untuk PBB menepis pandangan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai konflik yang terjadi dengan Hamas sejak awal Oktober 2023. Ia pun menuntut Guterres mengundurkan diri atas komentar di pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Hal tersebut disampaikan Duta Besar Gilad Erdan setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa (24/10). Kondisi itu pula disebut-sebut jadi momen pertama Duta Besar Israel meminta Sekjen PBB mundur.

"Sekretaris Jenderal PBB yang menunjukkan pemahaman terhadap kampanye pembunuhan massal anak-anak, perempuan, dan orang tua tidak cocok untuk memimpin PBB," tulis Gilad Erdan di X atau Twitter.

"Saya menuntutnya untuk segera mengundurkan diri. Tidak ada pembenaran atau gunanya berbicara dengan mereka yang menunjukkan belas kasihan atas kekejaman paling mengerikan yang dilakukan terhadap warga Israel dan orang-orang Yahudi," ia menegaskan.

Kekecewaan juga diserukan Israel dalam pertemuan DK PBB, terutama setelah Antonio Guterres menuding pelanggaran hukum internasional terjadi di Gaza. Ia juga mengatakan tak ada alasan untuk kekerasan mengerikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober.

Tanpa menyebutkan Israel, Guterres turut memperingatkan mengenai "hukuman kolektif" terhadap warga Palestina dalam beberapa waktu terakhir.

"Saya sangat prihatin dengan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang kita saksikan di Gaza. Biar saya perjelas: Tidak ada pihak dalam konflik bersenjata yang berada di atas hukum kemanusiaan internasional," kata Guterres pada sesi Dewan Keamanan.

Guterres juga menyinggung soal rakyat Palestina "menjadi sasaran kependudukan yang menyesakkan dalam 56 tahun," sekaligus menyoroti kepada anggota DK PBB bahwa "serangan Hamas tidak terjadi tanpa pengaruh dari luar."

Ucapan itu membuat marah Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen sambil menceritakan serangan 7 Oktober yang kini jadi serangan tunggal paling mematikan dalam sejarah Israel.

"Tuan Sekretaris Jenderal, Anda tinggal di dunia apa?" kata Cohen, seperti diberitakan Arab News, Selasa (24/10).

Ia kembali menyinggung Israel ketika menarik diri dari Gaza pada 2005, "Kami memberikan Gaza kepada orang-orang Palestina hingga satu milimeter terakhir. Tidak ada perselisihan mengenai tanah Gaza."

Sesi Dewan Keamanan PBB mempertemukan para diplomat terkemuka termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang sebelumnya menolak seruan gencatan senjata, dengan mengatakan hal itu hanya akan memungkinkan Hamas untuk berkumpul kembali.

Amerika Serikat pekan lalu memveto rancangan resolusi mengenai krisis tersebut, dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut tidak cukup mendukung hak Israel untuk membela diri.

Blinken mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Amerika Serikat mengajukan resolusi baru yang "memasukkan masukan substantif."

Dia mempertanyakan mengapa tidak ada lagi kemarahan atas pembunuhan warga Israel.

"Kita harus menegaskan hak setiap negara untuk membela diri dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Tidak ada anggota Dewan ini, tidak ada negara di seluruh badan ini, yang dapat atau akan mentolerir pembantaian rakyatnya," kata Blinken.

Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki, saingan Hamas, dalam pertemuan itu mengecam kelambanan Dewan Keamanan.

"Pembantaian yang sedang berlangsung yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, dan kejam oleh Israel - kekuatan pendudukan terhadap penduduk sipil Palestina di bawah pendudukan ilegal - harus dihentikan," katanya.

"Adalah tugas kemanusiaan kita bersama untuk menghentikan mereka," katanya. "Kegagalan yang berkelanjutan dalam dewan ini tidak dapat dimaafkan."

copas dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231025043233-120-1015481/israel-tuntut-sekjen-pbb-mundur-imbas-komentar-soal-hamas