Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir siapapun yang terlibat
dalam penggunaan atau bahkan peredaran narkoba, termasuk aparat penegak hukum.
Penegasan itu ia sampaikan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo
menjadi Kepala BNN.
"Yang jelas saya tidak mentolerir keterlibatan anggota siapa pun untuk baik
itu anggota Polri, PNS, militer," kata Marthinus di Isana Negara, Jakarta
Pusat, Jumat (8/12/2023).
Marthinus menyampaikan BNN akan melakukan kerja sama dengan setiap
stakeholder untuk melakukan koreksi ke internal masing-masing institusi.
"Jadi saya memberi pesan juga kepada siapa pun aparat yang terlibat kita
akan melakukan tindakan tegas. Sebelum ke sini saya sudah berkoordinasi
dengan kapolri. Saya meminta dukungan beliau untuk menyelesaikan ke dalam
struktur kita yang coba-coba bermain dengan bandar narkoba," ujar
Marthinus.
Bukam cuma berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Marthinus
juga segera berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto prihal
prajurit yang terlibat narkoba.
"Begitu juga dgn ASN, saya juga akan berkoordinasi dengan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan menteri-menteri lain yang mungkin bisa
membantu kita membersihkan ke dalam struktur. Karena kita ketahui bahwa
ketika struktur terlibat dalam peredaran narkoba, maka kekuatan jaringan itu
akan semakin kuat," tuturnya.
Memiskinkan Bandar Narkoba
Marthinus ingin memiskinkan para bandar narkoba. Tujuannya adalah agar
keuangan jaringan bandar melemah sehingga diharapkan peredaran narkoba
berkurang, bahkan dihentikan.
Menurut Marthinus untuk memutus mata rantai peredaran narkoba maka perlu
pelemahan di segala lini sturktural di semua jaringan pengedar.
Selain itu, hal yang perlu dilakukan adalah melemahkan pundi-pundi
keuangaan para bandar sehingga mereka tidak lahi mempunyai kesempatan
sedikitpun utk melakukan peredaran narkoba.
"Kita tahu bahwa ini semua peredaran narkoba ini ada tiga hal yang perlu
jadi perhatian. Yang pertama adalah suplai, yang kedua adalah demand, dan
yang ketiga adalah dukungan keuangan. Tiga itu harus kita hentikan, kita
miskinkan bandar-bandar narkoba tersebut," kata Marthinus usai dilantik di
Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).
Sebelumnya, Marthinus langsung siap melaksanalan tugas usai dirinya
dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Marthinus mengaku bakal
mengawasi peredaran narkoba di tanah air.
Bagi Marthinus, tugas mengawasi peredan narkoba di tanag air bukan
merupakan tugas mudah, melainkan tugas berar. Apalagi dengan luas wilayah
Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan garis pantai yang panjang.
"Sehingga selain anugerah, saya juga ingin mengatakan ini satu tanggung
jawab yang harus saya pikul untuk mengontrol peredaran narkoba di
Indonesia," kata Marthinus.
Marthinus menyampaikan sejauh dirinya dilantik, belum ara arahan khusus
yang diberikan Presiden Jokowi. Tetapi, ia mengaku dirinya memahami dan
sudah mengetahui kebijakan-kebijakan presiden berdasarkan pejabat BNM
sebelumnya.
Marthinus mengatakan alan melihat undang-undang yang ada untuk kemudian
melakukan evaluasi apa yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh BNN.
"Jika itu adalah hal yang baik kita akan lanjutkan dan mungkin perlu ada
penambahan kita akan melakukan suatu inovasi-inovasi untuk melakukan,
menetralisir semua peredaran narkotik di Indonesia," terangnya.
Marthinus menegaskan dirinya tidak akan mengubah pendekatan yang sudah
dilakukan Kepala BNN sebelumnya dalam menangani dan mencegah peredaran
narkona. Ia hanya akan meningkatkan terus pengawasan dan pencegahan melalui
pendekatan yang selama ini sudah berjalan.
"Yang jelas bagi saya adalah gimana kita memutuskan mata rantai peredaran
narkoba dengan memberhentikan suplai, kemudian menyadarkan masyarakat
Indonesia secara keseluruhan untuk mengecilkan bahkan mengurangi demand,"
kata Marthinus.
Copas dari
https://www.suara.com/news/2023/12/08/143344/kepala-bnn-tegaskan-bakal-menindak-anggota-polri-dan-tni-yang-terlibat-narkoba
No comments:
Post a Comment